Kementrian Pendidikan Pastikan Program Sertifikasi Guru dan Tunjangan Profesi Guru Tidak Dihapus

Beberapa waktu yang lalu, sempat tersebar berita bahwa Sertifikasi Guru dihapus dan diganti dengan program Resonansi Finansial. Berita ini muncul seketika pasca pergantian menteri pendidikan Anies Baswedan yang digantikan oleh Muhajir Effendy. Menanggapi isu tersebut secara resmi akhirnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya mengeluarkan siaran pers resmi terkait dengan hal tersebut.

Menurut siaran pers tersebut, tunjangan profesi guru dan program sertifikasi akan tetap berlanjut sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Berikut ini kami sampaikan petikan siaran pers dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimuat dalam web resminya.


Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan positif terkait guru dan tenaga pendidikan akan terus berlanjut, termasuk tunjangan profesi guru (TPG) dan program sertifikasi profesi guru. Hal tersebut ditegaskannya terkait isu yang beredar, bahwa Kemendikbud akan menghapus program sertifikasi guru yang di dalamnya termasuk kegiatan pelatihan guru.
“Untuk kegiatan guru yang sudah berjalan masih dapat terus dijalankan,” ujar Mendikbud Muhadjir, Jumat (29/7/2016), di Jakarta.
Tunjangan profesi guru merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Mendikbud mengatakan, kedua peraturan tersebut mengamanatkan tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersertifikasi.
“Sudah jelas diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Amanat ini harus kita laksanakan,” katanya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Sumarna Surapranata mengatakan, untuk tahun 2016, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk tunjangan profesi guru, baik guru PNS maupun bukan PNS.
Tahun ini, kata Dirjen GTK, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun untuk guru PNS Daerah, dan hampir 8 triliun untuk guru bukan PNS yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan administrasi, antara lain telah mengajar 24 jam. “Pemilik sertifikat pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak memperoleh tunjangan profesi setara dengan gaji pokok” tutur pria yang akrab disapa Pranata itu.
Jakarta, 2 Agustus 2016
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Sumber: Siaran Pers Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar